Election Details

Pemilihan Umum Tahun 1999
Implemented by 7 Juni 1999
Number of Contestants : 48 parties

Pemilihan Umum Tahun 1999 merupakan pemilu pertama pasca mundurnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan. Habibie, selaku pengganti Suharto, melaksanakan pemilu tiga tahun lebih cepat dari waktu yang seharusnya dijadwalkan, yaitu tahun 2002. Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada pemerintahan Habibie karena ia dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tampuk kekuasaan. Presiden Habibie dianggap publik sebagai bagian dari Orde Baru yang mestinya turut dilengserkan. Karenanya, hakekat pemilu 1999 pada dasarnya untuk membentuk legitimasi baru atas siapapun yang akan menjadi Presiden pasca mundurnya Suharto.

Diantara hal-hal paling menyolok pada fase setelah keruntuhan Orde Baru adalah kecilnya penolakan terhadap dibuangnya format politik dua partai satu Golkar dan dipekenalkannya sistem multi partai. Tiba-tiba demokrasi multipartai seolah dilihat sebagai satu-satunya pilihan yang berkelayakan. Hal ini mirip dengan November 1945, masa terakhir ketika partai politik tumbuh subur di Indonesia. Kemiripan itu adalah sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut: euphoria setelah berhasil keluar dari suatu kurun panjang re;presi politik, banyaknya kepentingan politik yang sodok menyodok berebut posisi, dan tidak adanya otoritas politik yang punya kemauan mencegah hal itu. Bahkan pandangan lain menempatkan kelahiran lebih seratus partai politik dalam hitungan yang sangat singkat sebagai fenomena yang mengalahkan periode awal berkembangnya partai politik pasca Maklumat Nomor X Wakil Presiden.

Pemilu 1999 sering disebut sebagai pemilu transisi untuk masuk format politik yang lebih demokratis. Pemilu menjadi semacam simpang jalan: apakah proses politik itu terus setia pada jalur demokratisasi, berbelok jalan, atau bahkan berbalik arah sama sekali. Pengalaman transisi berbagai negara menunjukkan kemana pendulum transisi bergerak dari hasil pemilu.

Pemilu tahun 1999 diselenggarakkan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 5 bulan. KPU selaku penyelenggara pemilu dalam waktu yang singkat telah berhasil merumuskan lebih dari 136 peraturan dan keputusan tentang tata cara pemilu. Tidak hanya itu, KPU juga berhasil merencanakan dan menyelenggarakan pemilu secara relatif lebih lancar seperti yang diperintahkan Undang-undang.

Pemilu 1999 dapat disebut sebagai pemilu anti tesis pemilu-pemilu Orde Baru. Banyak aspek bertolak belakang dengan masa orde baru. Disebut demikian karena berbagai hal. Pertama, liberalisasi politik yang melahirkan 48 peserta pemilu menjadikan pemilu hampir diikuti oleh seluruh spektrum idiologi yang pernah ada di pentas politik berbasis kelas, seperti PRD, dan partai dengan jalur aliran seperti PBB, PDKB, dan PKD yang diharamkan selama Orde Baru berkuasa, muncul tanpa ada yang mempersoalkan apalagi mengkontrol. Pluralisme politik Indonesia benar-benar mengjawantah dalam partai yang berkompetensi dalam pemilu 1999.

Selanjutnya pemilu berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu Luber plus Jurdil. Diketahui bahwa pemilu pada Orde Baru dibangun asas LUBER (langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dengan mengabaikan aspek JURDIL (Jujur dan Adil) bagi penyelenggara maupun peserta pemilu. Juga netralitas birokrasi. Birokrasi yang selama Orde Baru dimobilisasi untuk mendukung dan menjadi bagian integral dari Golkar berusaha dinetralisasikan untuk tidak memihak salah satu partai politik. PNS tidak diperkenankan menjadi anggota dan pengurus partai politik. kalau ada PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mendapatkan ijin atasannya dan kemudian melepaskan jabatan negerinya.

Vote Result :