Bahasa:
INDONESIA ENGLISH
BERANDA PETA SITUS PEMUTAKHIRAN Cari
 
 

 

 

 
     
 

KENDALI TAMPILAN CANTUMAN

PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN-PRESIDEN RI

Soekarno
Masa Bakti 1945-1966
Soeharto
Masa Bakti 1966-1998
BJ. Habibie
Masa Bakti 1998-1999
Abdurrahman Wahid
Masa Bakti 1999-2001
Megawati Soekarnoputri
Masa Bakti 2001-2004
Susilo B. Yudhoyono
Masa Bakti 2004-2014
Joko Widodo
Masa Bakti 2014-

ISTANA-ISTANA PRESIDEN

 

BERITA KAMPANYE DAN PERISTIWA PEMILU

Detail cantuman
< Kembali ke daftar >
Judul

TNI Siap Amankan Amankan Pemilu

Bahasa

ind

Sumber

Suara Pembaharuan, 4 April 2019

Kata Kunci

  1. Apel Gabungan TNI-Polri
  2. Identifikasi potensi gangguan
  3. Latihan gabungan TNI-Polri
  4. Mantap Brata
  5. Pemetaan daerah rawan konflik
  6. Polisi Republik Indonesia (Polri)
  7. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

 
 
Anotasi

TNI siap membantu Polri dalam mengamankan dan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Sebanyak 181.436 prajurit TNI akan membantu 271.880 anggota Polri dalam mengamankan pemilu nanti.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan Pemilu di sejumlah daerah. TNI bersama Polri telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasinya, termasuk menindak orang-orang yang ingin mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2019. Persiapan pengamanan pemilu dilakukan sebagai salah satu prioritas nasional dan program kerja pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kesiapan TNI pada pengamanan Pemilu 2019 dilakukan sebagai bentuk kesiapan pada aspek strategi, aspek pengerahan kekuatan, dan aspek moril atau psikologis prajurit.
Aspek strategi meliputi strategi penangkalan, sinergi, dan strategi kesiagaan.
Saat ini TNI bersama Polri melakukan kegiatan-kegiatan operasi rutin untuk menangkal kemunginan adanya gangguan pada pelaksanaan pemilu, baik pada sebelum, pada saat dan pasca pemilu. Aspek pengerahan kekuatan, TNI menyediakan kekuatan personel dan alat sistem persenjataan (alutsista) sesuai permintaan Polri dan kesepakatan yang telah disetujui jauh-jauh hari sebelumnya. Personal TNI mencapai 2/3 kekuatan dari Polri.
Aspek moril dan psikologis prajurit, mensosialisasikan netralitas TNI dalam pemilu dan digaungkan dalam berbagai acara temu pimpinan dan prajurit di setiap satuan.
Untuk itu dibuat buku saku yang berisi apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan individu prajurit maupun unit satuan, termasuk sanksi-sanksi bila melanggar.
Panglima TNI juga menegaskan pihaknya akan melakukan langkah-langkah dan upaya dalam mengamankan pemilu. antara lain dengan mengidentifikasi kerawanan pemilu, mendeteksi daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawan tinggi, serta mengatur pola operasi TNI rutin yang digelar untuk sewaktu-waktu digunakan mendukung pengamanan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
TNI juga mengintesifkan pengamanan perbatasan dan daerah-daerah yang memiliki perbatasan langsung, baik darat maupun udara.
TNI juga telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan latihan baik mandiri maupun gabungan dengan Polri dan pemangku kepentingan lain. TNI dan polri mengadakan apel gabungan dengan nama Mantap Brata, bersama dengan berbagai komponen di masyarakat seperti linmas, PNS, dan sebagainya.
Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengamankan setiap tahap dalam pemilu, termasuk pada hari pemungutan suara 17 April nanti. Polri didukung sepenuhnya oleh TNI yang berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO).
Bisa saja ada pergeseran wilayah rawan konflik dalam tahapan kampanye terbuka yang dimulai 24 Maret sampai 13 April nanti. Ditingkat provinsi pergeseran daerah rawan adalah Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Pergeseran daerah rawan juga terjadi di tingkat kabupaten/kota, yakni di Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Banggai (Sulteng), Donggala (Sulteng), Mentawi (Sumbar), Tanah Datar (Sumbar), dan Yogyakarta.
Dalam mengamankan pemilu Polri juga dibantu oleh linmas dibawah Kementerian Dalam Negeri yang akan ditempatkan di tiap TPS sebanyak 2 orang.

 
 
File PDF Tersimpan

2SuaraPembaharuan_04042019.pdf (5597194 bytes).
Catatan : Anda harus memiliki aplikasi pembaca dokumen PDF untuk dapat membuka dokumen ini.

< Kembali ke daftar >