Anotasi
|
Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia menyimpulkan masyarakat tak puas atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang penegakan hukum dan bidang ekonomi. Sebanyak 63,1 persen responden menyatakan tak puas terhadap kinerja kementerian di bidang perekonomian, sedangkan 56,7 persen tak puas atas kinerja bidang politik, hukum, dan keamanan. Survei ini berupa wawancara terhadap 450 responden dari 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi pada 24-30 April. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sekitar 4,62 persen. Kekecewaan publik didasari penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar minyak, impor beras, serta kenaikan tarif dasar listrik dan gas. Kinerja Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diukur dari ketidakpuasan publik terhadap reformasi sistem dan penegakan hukum.Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai Presiden layak merombak kabinet berdasarkan survei tersebu
|