Riwayat Hidup |
: BIOGRAFI
Letnan Jenderal (Purn.) Ali Moertopo (Blora, Jawa Tengah, 23 September 1924 � 15 Mei 1984) adalah seorang tokoh intelijen dan politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan III (1978�1983) serta Deputi Kepala (1969�1974) dan Wakil Kepala (1974�1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara.
Ali bergabung dengan Badan Kemanan Rakyat (BKR) setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan (1945). Pada tahun 1950-an, Ali ditugaskan di Kodam Diponegoro. Pada mulanya, ia adalah bagian dari pasukan "Banteng Raider". Pasukan ini merupakan sebuah pasukan khusus untuk menumpas pemberontakan Darul Islam.
Pada tahun 1956, Indonesia sedang menghadapi gerakan koreksi daerah melalui pemberontakan PRRI dan banyak pasukan ABRI yang dikirim ke Sumatera untuk mengatasi gerakan ini. Ali dikirim ke Sumatera pada tahun 1959 dan menjabat sebagai Kepala Staf Resimen II. Setelah PRRI dikalahkan, Ali kembali ke Jawa Tengah untuk melanjutkan tugasnya sebagai Kodam Diponegoro. Kemudian ia dipindahkan ke Jakarta dan menjabat sebagai Deputi I KSAD (Operasi).
Di masa Orde Baru, Ali melakukan modernisasi intelejen Indonesia. Ia aktif dalam operasi-operasi intelejen dengan nama Operasi Khusus (Opsus) yang terutama ditujukan untuk menghancurkan lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1968, Ali menggabungkan partai-partai politik yang saat itu sangat banyak jumlahnya hingga menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Hal ini kemudian terwujud pada tahun 1973 sewaktu semua partai bergabung menjadi tiga partai, yaitu : Golongan Karya (Golkar), Parta Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan penggabungan partai-partai berbasis Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan penggabungan partai-partai berbasis nasionalis.
Pada tahun 1971, Ali menjadi salah seorang pendiri CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang menjadi lembaga penelitian kebijakan pemerintahan. Kemudian tahun 1972, ia menerbitkan hasil tulisannya yang berjudul "Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun" yang selanjutnya dijadikan MPR sebagai strategi Pembangunan Jangka Panjang (PJP).
|
